Network
Layar Berita - Krisis keamanan siber di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah serangan ransomware yang menargetkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 20 Juni 2024. Serangan ini melumpuhkan banyak layanan publik dan memaksa pemerintah untuk menghadapi tuntutan tebusan sebesar USD 8 juta.
Insiden ini menambah panjang daftar krisis keamanan data yang telah mengguncang masyarakat. Cyberity, lembaga pengamat keamanan siber, mengeluarkan beberapa catatan kritis terkait insiden tersebut, yang semakin memperburuk situasi.
Terdapat indikasi ketidakkoordinasian antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan PT Telkom, yang saling melempar tanggung jawab atas insiden ini.
Baca Juga: SAFEnet: Jangan Korbankan Data Warga, Perkuat Keamanan PDN
Menteri Kominfo menyatakan bahwa keamanan data adalah tanggung jawab bersama, namun tidak ada panduan teknis yang jelas bagi pengguna layanan PDN dalam mengamankan data mereka.
Serangan LockBit 3.0 dan Kebocoran Data
Ransomware asal Rusia, LockBit 3.0, diketahui bertanggung jawab atas serangan terhadap PDNS. Pembangunan PDN yang melibatkan pinjaman asing cenderung mengutamakan vendor dari negara pemberi pinjaman, mengakibatkan ketergantungan yang tidak sehat.
Data yang bocor milik pengguna layanan PDN, sedangkan LockBit menyerang penyelenggara PDN. LockBit, sebagai perusahaan yang menawarkan Ransomware as a Service (RaaS), memiliki afiliasi global dan dikembangkan oleh Dmitry Yuryevich Khoroshev, yang kini menjadi buronan internasional.
Kecurigaan adanya campur tangan Dinas Keamanan Rusia dalam eksistensi LockBit menguat, mengingat mereka tidak menyerang institusi di Rusia. Sejak 2021, LockBit telah menyerang banyak negara, dengan korban terbanyak di Amerika Serikat, India, dan Brasil, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
