Network
Layar Berita – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan pada April 2024, mencapai 398,3 miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan posisi ULN pada Maret 2024 yang mencapai 404,8 miliar dolar AS.
Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono yang dilansir dari Antara di Jakarta, Senin, 14 Juni 2024, penurunan ini mencerminkan kontraksi pertumbuhan tahunan sebesar 1,5 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan 0,2 persen pada Maret 2024. Penurunan ini terutama berasal dari ULN sektor publik dan swasta.
"Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen year on year (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,2 persen (yoy) pada Maret 2024. Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta," katanya.
Baca Juga: Menteri ESDM Dorong Peningkatan Komponen Dalam Negeri di Sektor Migas
Erwin menambahkan bahwa ULN pemerintah terus menunjukkan tren penurunan. Pada April 2024, ULN pemerintah tercatat sebesar 189,1 miliar dolar AS, turun dari 192,2 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Ini mencerminkan kontraksi pertumbuhan tahunan sebesar 2,6 persen, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 0,9 persen pada bulan sebelumnya.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai bagian dari instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas. Sektor-sektor ini mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,6 persen).
