Network
Layar Berita – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara menggelar kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) di Meunasah Gampong Geulumpang Sulu Timur, Dewantara, Aceh Utara, Senin 22 April 2024.
BPN Aceh Utara juga mengikuti kegiatan Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia secara virtual, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemkab Aceh Utara.
Melalui GSRA ini, BPN Aceh Utara berkomitmen untuk siap bersinergi dan berkolaborasi bersama Pemkab Aceh Utara guna mewujudkan percepatan reforma agraria.
Turut hadir pada kegiatan tersebut mewakili PJ Bupati Aceh yang dihadiri oleh Plt Asisten I, DR Fauzan, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Utara, Syahrial, SH, Plt Kadis Perindagkop Aceh Utara, Gunawan, ST, Camat Dewantara Nawafil Mahyuda, SSTP, kepala desa setempat serta sejumlah masyarakat.
Usai mengikuti zoom meeting pembukaan GSRA, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan puzzle sebagai simbol sinergi dan kolaborasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Utara serta pejabat yang hadir.
Kepala Kantor BPN Aceh Utara, Muhammad Reza, S.T, M.Si mengatakan, bahwa tujuan GSRA untuk mendukung dan menyukseskan percepatan pelaksanaan reforma agraria, khususnya terkait penataan aset dan akses bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut digelar agar masyarakat tidak hanya mendapatkan hak atas tanah. Namun, juga mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan aset tanahnya.
Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) serta penyelesaian konflik agraria untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, jelas Muhammad Reza.
Pada kesempatan tersebut, BPN Aceh Utara yang mendapat dukungan penuh dari Pemkab Aceh Utara untuk bersinergi melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah kepada petani garam, Sosialisasi terkait sertifikasi Produk Halal, serta sosialisasi peningkatan pengembangan rencana usaha tambak garam milik petani.
Saat sosialisasi sertifikat produk halal dan pengembangan rencana usaha yang disampaikan oleh narasumber dari Kemenag dan Dinas Perindagkop, tampak terjadi saling tanya jawab antara warga dan nara sumber. Masyarakat tampak sangat berniat untuk mengetahui lebih lanjut dengan penyampaian dari kedua narasumber.
Menurut Kepala BPN Aceh Utara, Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
“GSRA diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Maret 2024 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Agraria,” terang Muhammad Reza usai kegiatan kepada wartawan.
Menurutnya, gerakan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan petani.
Adapun tujuan dari GSRA sendiri, yakni untuk mempercepat penyelesaian masalah agraria, meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah, mendorong kedaulatan pangan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan di pedesaan.
Adapun sasaran dari program tersebut, untuk penyelesaian kasus-kasus agraria yang sudah lama tertunda, pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat kepada masyarakat, redistribusi tanah kepada petani yang membutuhkan, Perhutanan sosial, Pengembangan usaha tani serta Penguatan kelembagaan petani.
“Diharapkan dengan GSRA ini dapat menyelesaikan masalah agraria yang selama ini menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di pedesaan. Dengan kata lain, reforma agraria mengatasi masalah ketidakadilan penguasaan lahan yang selama ini banyak dimiliki oleh segelintir orang saja,” terangnya.
Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, GSRA diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan.
Reforma agraria adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan pertanian masyarakat hukum adat atas sumber daya alam.***
