Layar Berita - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2024, di Bandung, Jawa Barat, Rabu 24 April 2024.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin dengan mengangkat tema Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana, yang dihadiri 2.000 peserta dari semua daerah di Indonesia.
Adapun peserta yang hadir, yakni dari unsur penta helix, di antaranya perwakilan kementerian dan lembaga, DPR-RI, duta besar negara sahabat, kepala daerah, BPBD provinsi, unsur pimpinan TNI, Polri, BPBD kabupaten atau kota, akademisi, praktisi, perwakilan dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat.
Diantara sejumlah kepala daerah, untuk Provinsi Aceh salah satu yang menghadiri acara tersebut, yakni Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, SP. MM, Pj Bupati Aceh Tenggara, Pj Bupati Aceh Utara dan Pj Bupati Aceh Tengah, PJ Bupati Aceh Jaya, bahkan terlihat turut hadir Pangdam Iskandar Muda serta Danrem 011 Lilawangsa.
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah bahu membahu dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
Ia meminta agar seluruh langkah dan rencana tanggap darurat harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mengingat banyaknya kabupaten/kota di Indonesia yang punya indeks risiko bencana tiWapresngkat tinggi. Sehingga menuntut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif.
"Saya minta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, sebagai kunci terwujudnya efektifitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat membuka Rakornas PB 2024.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa tantangan bencana ke depan semakin kompleks. Dampak perubahan iklim semakin terasa dan membuat dampak bencana semakin signifikan.
Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa keselarasan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknologi yang memungkinkan respons cepat. Ini akan dapat menjawab tantangan perencanaan untuk mengantisipasi, mencegah dan membangun kesiapsiagaan.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi,” ujar Suharyanto.
Menyambut seruan Wakil Presiden dan Kepala BNPB, Pj Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kapasitas dalam penanggulangan bencana.
Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah kota untuk menciptakan Lhokseumawe yang aman, nyaman, dan tangguh bencana. Kehadiran PJ Wali Kota Lhokseumawe dalam agenda penting ini tentu menunjukkan komitmen dirinya dalam upaya penanggulangan bencana.
"Saya bersama tim Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen sepenuhnya dalam upaya penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan dan respons cepat menjadi fokus utama kami untuk melindungi warga dan meminimalkan dampak negatif dari bencana yang mungkin terjadi di wilayah kami," terang A.Hanan disela-sela Rakornas PB.
Dalam lima tahun terakhir, Kota Lhokseumawe menghadapi berbagai tantangan serius terhadap bencana. Sebanyak 300 hingga 400 kejadian bencana, mulai dari banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, hingga kebakaran.
”Tantangan bencana selama lima tahun terakhir di Kota Lhokseumawe telah memberikan kita pelajaran berharga tentang urgensi kesiapsiagaan dan penanganan bencana secara efektif. Tentunya akan lebih efektif jika didukung teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana,” lanjutnya.
Hanan juga menyampaikan bahwa saat ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga sedang menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2024-2028 yang akan merangkum berbagai rencana program kegiatan penanggulangan bencana semua pihak terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah.
”Program-program pada dokumen tersebut akan dituang ke dalam RPJMK Lhokseumawe dan menjadi panduan penyusunan program kegiatan OPD selama 5 tahun ke depan. Ini membuktikan bahwa aspek penanggulangan bencana juga menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Kota Lhokseumawe,” tutupnya.
Rakornas PB 2024 menjadi sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD serta mitra kerja terkait di tingkat pusat dan daerah, tentunya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.***