Layar Berita - Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah, mengingatkan 3 kunci sukses dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Lantaran kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, saat membuka secara resmi Sosialisasi dan Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Aula Serbaguna Setda Aceh, Selasa 27 Februari 2024.
“Ingat, ada tiga kunci dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, yaitu bagaimana memperbaiki sarana prasarana fisik dalam memberikan pelayanan, bagaimana meningkatkan kualitas ASN sebagai pemberi layanan, dan bagaimana mengubah mindset dari ASN yang bertugas memberikan pelayanan,” kata Bustami.
Baca Juga: Pj Walikota Lhokseumawe Salurkan Bansos Beras untuk 13.233 Keluarga Prasejahtera
Perbaikan pelayanan publik harus dilakukan mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan.
Lanjut Sekda, upaya dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan. Tetapi tetap harus memperhatikan perubahan dan perkembangan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
“Wajah pelayanan publik harus kita ubah, dari yang berbelit-belit, lamban, tidak ramah, dan sarat pungutan liar, menjadi pelayanan publik yang modern, bersih, efisien, dan dinamis menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat,” pesan Sekda Aceh.
Guna meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik, Kementerian PANRB melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP), pada sejumlah dinas dan lembaga.
Pada tahun 2024 ini, Kemen PANRB melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Dinas Sosial, RSUD dan satu unit SAMSAT untuk Pemerintah Provinsi.
Tahun berikutnya yang akan dievaluasi adalah Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan. Demikian juga halnya dengan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Dalam hal ini saya ingin berpesan, terhadap unit pelayanan publik yang sudah memperoleh nilai yang baik pada Tahun 2023, agar tidak terlena dan berpuas diri, karena sifat pelayanan publik yang selalu dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat,” kata Sekda.
Sedangkan kepada unit pelayanan publik yang belum memperoleh nilai memuaskan, Bustami berpesan agar terus berbenah dan memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi kedepannya.
Selanjutnya, Sekda mengingatkan lembaga terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB serta tim evaluator pada Tahun 2023.
“Saya minta pada Tahun 2024 ini segera ditindaklanjuti dan diwujudkan, bukan semata-mata karena ingin memperoleh nilai, namun demi perbaikan diri sendiri dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuh Sekda.
Oleh karena itu, Sekda berpesan agar para peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik agar mendapatkan output sesuai dengan yang diharapkan.
“Kami optimis, Sosialisasi dan Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini menjadi wadah dalam mensinergi implementasi kebijakan pelayanan publik. Sehingga nantinya memperoleh rekomendasi-rekomendasi perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Aceh,” ungkap Bustami.
Sekda Aceh juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Kementerian PANRB yang sudah bersedia hadir ke Aceh.
Saat itu, Sekda juga menyerahkan piagam penghargaan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan dan pelayanan publik di jajaran Pemerintah Aceh tahun 2023 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Direktur RSUDZA dan Kepala Dinas Sosial Aceh.***